DASAR JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN

•            Undang-Undang NO. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

•            Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS

•            Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

•            Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi No. 02/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh dan Angka Kreditnya

•            Permentan No 35/2009 tentag Juknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya

•            Permenpan RB 35/2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian

 

•    Kegiatan Penyuluh Pertanian
(PermenpanRB  02/2008 )

•   Pendidikan

•Persiapan

•Pelaksanaan
(A. Penyusunan Materi)

•Pelaksanaan
(B. Perencanaan dan Penerapan Metode Luhtan)

•Pelaksanaan
(B. Perencanaan dan Penerapan Metode Luhtan)

•Pelaksanaan
(C. Menumbuhkan/Mengembangkan Kelembagaan Petani)

•Evaluasi dan Pelaporan
(A. Evaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian)

•Evaluasi dan Pelaporan
(B. Evaluasi DAMPAK Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian)

• Pengembangan Penyuluhan Pertanian
A. Menyusun Pedoman/Juklak/Juknis;
B. Kajian Kebijakan Pengembangan Luhtan

 

 

 

 

 

 

 

•   Ilustrasi 1 - Masa Penilaian Angka Kredit

•   Ilustrasi 2 – Masa Penilaian DUPAK Maksimal 1 Tahun (contoh : penilaian Jan 2019)

•    KARYA TULIS ILMIAH

Dalam rangka meningkatkan kontribusi pejabat fungsional terhadap kinerja organisasi/unit kerja, maka angka kredit KTI pada PAK hanya diperkenankan maksimal 25% dari kebutuhan angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi (lihat ilustrasi 3).

•    Ilustrasi 3 – Maksimal Angka Kredit KTI

•    STANDAR PENGHITUNGAN ANGKA KREDIT

•    Tips Menyiapkan Bukti Fisik

•    FORM

•    Jangan salah menggunakan Form

•    Form A di tanda tangani oleh Kepala Balai atau Pejabat Struktural (Ka.TU/ KSPP)