Masa ini adalah periode krusial pembentukan negara setelah proklamasi 17 Agustus 1945. Periode ini ditandai dengan Perjuangan Fisik dan Diplomasi melawan upaya Belanda untuk kembali berkuasa (Agresi Militer Belanda I & II), yang berakhir dengan pengakuan kedaulatan melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tahun 1949.

  • Sistem Pemerintahan: Awalnya Presidensial (sesuai UUD 1945), segera berubah menjadi Parlementer melalui Maklumat Wakil Presiden No. X tahun 1945.

  • Fase Konstitusional: Meliputi periode Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949–1950, dan periode Demokrasi Parlementer (1950–1959) dengan Konstitusi UUDS 1950.

  • Ciri Khas: Stabilitas politik yang sangat rendah karena seringnya pergantian kabinet (kabinet jatuh bangun), serta adanya pemberontakan di berbagai daerah. Periode ini diakhiri dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang mengembalikan UUD 1945.

2. Era Orde Lama (1959–1966)

Era ini secara umum merujuk pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno setelah Dekrit Presiden 1959, yang dikenal sebagai periode Demokrasi Terpimpin.

  • Sistem Pemerintahan: Kekuasaan terpusat di tangan Presiden, dengan mengesampingkan peran parlemen.

  • Ideologi dan Politik: Soekarno mengembangkan konsep NASAKOM (Nasionalis, Agama, Komunis) untuk menyatukan tiga kekuatan politik utama. Kebijakan luar negeri bersifat konfrontatif, seperti upaya pembebasan Irian Barat dan konfrontasi dengan Malaysia (Dwikora).

  • Kejatuhan: Ketidakstabilan ekonomi dan politik yang memuncak akibat peristiwa Gerakan 30 September (G30S) 1965. Peristiwa ini menjadi titik balik yang mengakhiri kekuasaan Orde Lama dan mengantarkan kepada munculnya Orde Baru, ditandai dengan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) 1966.

3. Era Orde Baru (1966–1998)

Orde Baru adalah masa pemerintahan Presiden Soeharto, yang diawali dengan penerbitan Supersemar 1966 dan pengukuhannya sebagai Presiden penuh pada 1968.

  • Visi Utama: Melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, yang kemudian diinterpretasikan dalam bentuk Demokrasi Pancasila versi Orde Baru.

  • Fokus Pembangunan: Stabilitas Politik dan Pembangunan Ekonomi (Trilogi Pembangunan: Stabilitas Nasional, Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, Pemerataan Pembangunan). Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan pada periode ini.

  • Ciri Khas: Sentralisasi kekuasaan, Dwifungsi ABRI (peran ganda militer dalam politik dan pertahanan), pembatasan kebebasan berpendapat, dan menguatnya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

  • Kejatuhan: Dipicu oleh Krisis Moneter Asia tahun 1997 yang menghancurkan perekonomian Indonesia, diikuti oleh gerakan mahasiswa dan massa yang menuntut Reformasi. Berakhir dengan pengunduran diri Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998.

4. Era Reformasi (1998–Sekarang)

Era Reformasi dimulai sejak lengsernya Soeharto, dengan tujuan utama mereformasi tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di berbagai bidang, terutama politik, hukum, dan ekonomi.

  • Tuntutan Utama: Penegakan hukum, pemberantasan KKN, amandemen UUD 1945, pencabutan Dwifungsi ABRI, dan pemberian otonomi daerah yang luas.

  • Perubahan Konstitusional: Dilakukan Amandemen UUD 1945 secara bertahap (1999–2002), yang mengubah banyak aspek ketatanegaraan, termasuk membatasi masa jabatan presiden menjadi maksimal dua periode, memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan memungkinkan pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat.

  • Demokrasi: Pembukaan kembali ruang kebebasan pers, kebebasan berserikat dan berpendapat, serta penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) yang lebih demokratis.

5. Masa Kepemimpinan Presiden dan Kabinetnya

Sejak Proklamasi, Indonesia telah dipimpin oleh beberapa Presiden dengan kabinet yang berbeda, masing-masing memiliki fokus dan tantangan tersendiri:

  1. Soekarno (1945–1967): Periode Revolusi, Demokrasi Parlementer (kabinet sering berganti), dan Demokrasi Terpimpin (Kabinet Kerja, Dwikora). Fokus pada perjuangan kemerdekaan, pembentukan karakter bangsa, dan pembebasan Irian Barat.

  2. Soeharto (1967–1998): Era Orde Baru (Kabinet Pembangunan I–VII). Fokus pada stabilitas dan pembangunan ekonomi.

  3. B. J. Habibie (1998–1999): Transisi Reformasi (Kabinet Reformasi Pembangunan). Peletak dasar reformasi, seperti kebebasan pers dan pembebasan tahanan politik.

  4. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) (1999–2001): Awal Era Reformasi (Kabinet Persatuan Nasional). Berusaha membangun rekonsiliasi dan menghapus kementerian yang dianggap tidak perlu.

  5. Megawati Soekarnoputri (2001–2004): Konsolidasi Reformasi (Kabinet Gotong Royong). Memulai pemilihan langsung presiden dan wakil presiden.

  6. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) (2004–2014): Presiden pertama hasil pemilihan langsung (Kabinet Indonesia Bersatu I & II). Fokus pada pemulihan pasca bencana, pemberantasan korupsi, dan stabilitas ekonomi-politik.

  7. Joko Widodo (Jokowi) (2014–Sekarang): (Kabinet Kerja & Kabinet Indonesia Maju). Fokus pada pembangunan infrastruktur, investasi, dan reformasi birokrasi.